Uu No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

UU No. 12 Tahun 2011: Menilik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Di tengah hiruk pikuk kehidupan bernegara, peraturan perundang-undangan memegang peranan vital dalam mengatur tatanan masyarakat. Dari urusan yang sederhana hingga kompleks, regulasi menjadi acuan bagi warga negara dan penyelenggara pemerintahan. Salah satu tonggak penting dalam tata kelola peraturan perundang-undangan Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).

UU 12/2011 hadir sebagai pembaruan dari ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

UU 12/2011 mengatur secara jelas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Susunan hierarki tersebut dimulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah, sebagai berikut:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
• Undang-Undang (UU)
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
• Peraturan Pemerintah (PP)
• Peraturan Presiden (Perpres)
• Peraturan Menteri
• Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Perka LPNPK)
• Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU 12/2011 menguraikan secara terperinci proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses ini melibatkan beberapa tahap krusial, di antaranya:

1. Inisiatif Pembentukan: Usulan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari DPR, Presiden, DPD, MK, MA, atau lembaga negara lainnya.
2. Perancangan: Rancangan peraturan perundang-undangan disusun oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan inisiatif pembentukan.
3. Harmonisasi dan Sinkronisasi: Rancangan tersebut kemudian melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pembahasan: Rancangan peraturan perundang-undangan dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden.
5. Pengesahan: Rancangan yang telah disetujui kemudian disahkan oleh Presiden menjadi peraturan perundang-undangan.
6. Pengundangan: Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tips dan Saran

Untuk mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien, diperlukan beberapa tips dan saran yang dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

• Kejelasan Tujuan dan Dasar Hukum: Setiap usulan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan didukung oleh dasar hukum yang kuat.
• Partisipasi Masyarakat: Penglibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak.
• Koordinasi dan Kolaborasi: Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara instansi terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan kesenjangan antarregulasi.
• Penyusunan yang Jelas dan Terstruktur: Rancangan peraturan perundang-undangan harus disusun dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

FAQ

Q: Apa perbedaan utama antara UU 12/2011 dan UU 10/2004?
A: UU 12/2011 menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UU 10/2004, seperti memperjelas hierarki peraturan perundang-undangan, mengatur proses pembentukan Perpu secara lebih rinci, dan memperkuat peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Q: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan?
A: Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas dan urgensi peraturan tersebut. Namun, umumnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun.

Kesimpulan

UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi acuan penting dalam tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai hierarki, proses pembentukan, dan tips untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU 12/2011, diharapkan dapat terwujud peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab tantangan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Apakah Anda tertarik dengan perkembangan terbaru dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia?