Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat dan mengesahkan undang-undang di Indonesia. Namun, pada tahun 1959, DPR mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan terkait dengan pembentukan Undang-Undang Dasar baru. Kebuntuan ini disebabkan oleh perbedaan pendapat yang tajam di antara anggota DPR, yang terpecah menjadi beberapa fraksi politik.
Kemacetan di DPR menyebabkan pemerintahan Indonesia menjadi lumpuh. Presiden Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai presiden, merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas untuk mengatasi situasi ini. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan DPR dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
DPR-GR dan Pembentukan UUD Baru
DPR-GR merupakan lembaga legislatif sementara yang dibentuk oleh Soekarno. DPR-GR bertugas untuk menggantikan DPR dan menyelesaikan pembentukan UUD baru. DPR-GR terdiri dari anggota-anggota yang dipilih langsung oleh Soekarno, sehingga merupakan lembaga yang lebih loyal kepada presiden.
DPR-GR berhasil menyelesaikan pembentukan UUD baru pada tahun 1960. UUD baru ini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 menggantikan UUD Sementara 1950 yang sebelumnya digunakan sebagai dasar hukum di Indonesia.
Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki dampak yang besar terhadap sejarah Indonesia. Dekrit ini mengakhiri sistem demokrasi parlementer yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1950.
Dekrit 5 Juli juga memperkuat kekuasaan Soekarno sebagai presiden. Soekarno menjadi pemimpin tunggal Indonesia, tanpa harus bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Kekuasaan Soekarno yang besar ini kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program politik dan ekonomi yang kontroversial, seperti nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan pembentukan poros Jakarta-Peking.
Kontroversi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tindakan yang kontroversial. Para pendukung dekrit ini berpendapat bahwa dekrit ini diperlukan untuk mengatasi kemacetan politik di DPR.
Sementara itu, para penentang dekrit ini berpendapat bahwa dekrit ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Mereka juga berpendapat bahwa dekrit ini memperkuat kekuasaan Soekarno yang berlebihan dan mengarah pada otoritarianisme.
Kesimpulan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dekrit ini mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan memperkuat kekuasaan Soekarno sebagai presiden. Dekrit ini juga menjadi awal dari masa otoritarianisme di Indonesia.
Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah Indonesia? Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini.
FAQ
- Apa latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
DPR mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan terkait pembentukan Undang-Undang Dasar baru, sehingga menyebabkan pemerintahan Indonesia menjadi lumpuh.
- Apa isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
DPR dibubarkan dan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) sebagai lembaga legislatif sementara.
- Apa dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
mengakhiri sistem demokrasi parlementer, memperkuat kekuasaan Soekarno sebagai presiden, dan menjadi awal dari masa otoritarianisme di Indonesia.
