Pada Masa Pemerintahannya, Soekarno Membuat Poros Jakarta-Peking: Apa Maksudnya?
Era Presiden Soekarno memang tak lekang dari ingatan. Terutama perihal kebijakan luar negerinya yang terkenal dengan politik bebas aktifnya. Salah satu bentuk dari politik bebas aktif ini adalah pembentukan poros Jakarta-Peking. Apa sebenarnya maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut? Yuk, simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Pengertian Poros Jakarta-Peking
Poros Jakarta-Peking pertama kali dideklarasikan pada tahun 1963. Poros ini merupakan sebuah kebijakan luar negeri Indonesia dan Tiongkok yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua negara. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara.
Deklarasi Poros Jakarta-Peking ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai. Deklarasi tersebut berisi beberapa poin penting, antara lain:
- Pengakuan terhadap prinsip “Satu Tiongkok” oleh Indonesia.
- Dukungan terhadap upaya reunifikasi Tiongkok.
- Pengembangan kerja sama di bidang ekonomi, budaya, dan militer.
- Penolakan terhadap pembentukan negara-negara bagian yang pro-Barat di Asia Tenggara.
Latar Belakang Pembentukan Poros Jakarta-Peking
Pembentukan Poros Jakarta-Peking tidak lepas dari situasi politik internasional pada saat itu. Pada tahun 1960-an, dunia sedang berada dalam puncak Perang Dingin antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, tidak ingin terlibat dalam konflik tersebut.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi tekanan dari Malaysia yang didukung oleh Inggris. Malaysia dianggap sebagai negara boneka Barat dan ingin membentuk negara federasi Malaysia yang meliputi Indonesia. Kebijakan Poros Jakarta-Peking kemudian menjadi salah satu upaya Indonesia untuk melawan tekanan dari Malaysia dan blok Barat.
Dampak Poros Jakarta-Peking
Pembentukan Poros Jakarta-Peking mempunyai dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Dampak tersebut di antaranya:
- Meningkatnya hubungan ekonomi dan militer antara Indonesia dan Tiongkok.
- Meningkatnya dukungan Indonesia terhadap perjuangan Tiongkok dalam reunifikasi.
- Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara.
- Memburuknya hubungan Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara pro-Barat lainnya.
Pada akhirnya, kebijakan Poros Jakarta-Peking tidak bertahan lama. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno digulingkan dalam sebuah kudeta militer. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Soeharto kemudian mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia dan mengakhiri Poros Jakarta-Peking.
Tips dan Saran Ahli
Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Poros Jakarta-Peking, berikut ini beberapa tips dan saran dari para ahli:
- Baca buku dan artikel tentang sejarah Indonesia dan kebijakan luar negeri Soekarno.
- Tonton film dokumenter tentang Poros Jakarta-Peking.
- Kunjungi museum atau situs sejarah yang terkait dengan Poros Jakarta-Peking.
- Berdiskusi dengan para ahli tentang Poros Jakarta-Peking.
Dengan mengikuti tips di atas, Anda akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Poros Jakarta-Peking dan dampaknya terhadap Indonesia.
FAQ
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang Poros Jakarta-Peking:
-
Apa tujuan utama dari Poros Jakarta-Peking?
Tujuan utama dari Poros Jakarta-Peking adalah untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. -
Apa saja dampak dari pembentukan Poros Jakarta-Peking?
Dampak dari pembentukan Poros Jakarta-Peking antara lain meningkatnya hubungan ekonomi dan militer antara Indonesia dan Tiongkok, meningkatnya dukungan Indonesia terhadap perjuangan Tiongkok dalam reunifikasi, meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, dan memburuknya hubungan Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara pro-Barat lainnya. -
Mengapa Poros Jakarta-Peking berakhir?
Poros Jakarta-Peking berakhir setelah Presiden Soekarno digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada tahun 1965. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Soeharto kemudian mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia dan mengakhiri Poros Jakarta-Peking.
Kesimpulan
Poros Jakarta-Peking adalah salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang paling kontroversial. Kebijakan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hingga saat ini, Poros Jakarta-Peking masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan ilmuwan politik.
Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Poros Jakarta-Peking? Jika ya, silakan ikuti tips dan saran yang telah dijelaskan di atas. Dengan begitu, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Presiden Soekarno.
